Mobilitas Warga Mulai Menurun, Jateng Diapresiasi Pusat

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut data pergerakan di wilayahnya mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Namun, Ganjar tetap meminta agar para Kades gencar mensosialisasikan aturan PPKM Darurat pada warga.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai mengikuti rakor yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait evaluasi Pembatasan Mobilitas Selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Minggu (11/7). Mobilitas di Jateng selama PPKM Darurat disebut terus mengalami penurunan.

“Tadi pak Menko mengapresiasi ya, Jawa tengah lumayan, pergerakannya mulai ada beberapa kabupaten kota yang menguning. Hitamnya tinggal sedikit sebagian masih merah. Jadi artinya ada kemajuan lah,” kata Ganjar.

Untuk itu pula, Ganjar berterima kasih pada jajaran Polda Jateng dan Pangdam IV Diponegoro yang membantu dan terus melakukan pendisiplinan baik di jalan maupun di tempat keramaian.

Meski begitu, Ganjar menilai akan lebih baik lagi jika kepala daerah di wilayahnya mendorong Camat, Lurah dan Kades untuk turut membantu. Sehingga, pergerakan bisa dikurangi hingga level terkecil.

“Maka kawan-kawan Kades saya ajak berikan penjelasan informasi PPKM Darurat kepada warganya untuk tidak bergerak, untuk kurangi pergerakan. Kalau itu bisa dikunci pada level bawah maka kemungkinan itu akan bisa membantu (menekan) pergerakan itu dan memang nggak boleh bosen sosialisasinya,” ujarnya.

Sektor Industri yang Berjalan Harus Sesuai Ketentuan PPKM Darurat

Catatan lain yang ditemukan dalam evaluasi, lanjut Ganjar, adalah pergerakan di wilayah yang terdapat massa pekerja dengan jumlah banyak. Dalam hal ini yang dimaksud Ganjar adalah pabrik hingga kawasan industri.

“Makanya kemarin kita minta APINDO untuk ikut ngobrol sama kita bagaimana mengelola itu, Karena faktanya diberikan oleh pak Luhut tadi, ada beberapa daerah yang kalau malam lampunya masih terang. Itu menunjukkan kalau pergerakan itu betul-betul terjadi. Nah ini yang kita kurangi,” tutur Ganjar.

Ganjar akan berkoordinasi ditingkat hulu yakni dengan para CEO atau direktur untuk benar-benar menaati aturan PPKM Darurat. Misalnya, perusahaan atau industri yang berjalan, sesuai dengan aturan yakni bidang critical dan esensial.

“Maka saya minta bantuan dari para CEO direktur perusahaan, kalau kritikal ya kritikal, kalau esensial esensial, nggak perlu ada ketidakbenaran informasi lah. Jadi biar kita nanti bisa membantu kelancarannya,” ucap Ganjar.

Sebab, hingga hari ini Ganjar menerima banyak laporan bahwa masih ada perusahaan atau industri lainnya yang berjalan namun tidak sesuai dengan kebijakan di masa Pandemi.

“Saya khawatir yang tidak esensial nanti diesensialkan, yang (tidak) kritikal dikritikalkan, akhirnya terjadi nanti pergerakan massanya juga banyak dan kami mendapatkan laporan itu,” tegasnya.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *